Minggu, 23 Agustus 2026
KONAWE UTARA — Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, khususnya komoditas nikel. Potensi tersebut semestinya menjadi kekuatan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Namun, di tengah aktivitas pertambangan yang terus berkembang, muncul sorotan mengenai sejauh mana masyarakat dan pelaku usaha lokal mendapatkan manfaat langsung dari kekayaan alam yang ada di daerah mereka sendiri.
Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) DPC Konawe Utara, Suhardin, menilai pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu memberikan perhatian serius terhadap pemberdayaan pengusaha lokal serta penyerapan tenaga kerja masyarakat Konawe Utara.
Menurut Suhardin, persoalan yang dirasakan masyarakat bukan semata-mata mengenai aktivitas pertambangan, melainkan bagaimana kekayaan sumber daya alam tersebut mampu menciptakan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal.
“Konawe Utara ini kaya akan nikel. Tetapi jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Pengusaha lokal harus diberi ruang, tenaga kerja lokal harus mendapatkan kesempatan yang layak,” ujar Suhardin.
Ia menilai masih terdapat tantangan bagi pengusaha lokal untuk masuk dan berkembang dalam rantai bisnis pertambangan. Mulai dari keterbatasan akses terhadap pekerjaan dan proyek, persyaratan administrasi, kemampuan permodalan, hingga persaingan dengan perusahaan yang memiliki jaringan dan modal lebih besar.
Padahal, kata dia, keberadaan perusahaan pertambangan seharusnya dapat memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah. Tidak hanya melalui penerimaan negara dan daerah, tetapi juga melalui tumbuhnya usaha masyarakat, jasa lokal, perdagangan, transportasi, konstruksi, penyediaan kebutuhan operasional perusahaan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Suhardin menegaskan bahwa masyarakat lokal tidak seharusnya hanya mendapatkan dampak dari aktivitas pertambangan, sementara manfaat ekonominya lebih banyak dinikmati pihak dari luar daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan yang memastikan pengusaha lokal mendapatkan kesempatan yang proporsional untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi di sekitar wilayah pertambangan.
Hal yang sama juga berlaku terhadap tenaga kerja.
“Kalau daerah kita kaya, maka masyarakatnya juga harus merasakan dampaknya. Jangan sampai lapangan kerja justru sulit diakses oleh masyarakat lokal. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Suhardin mendorong adanya forum yang mempertemukan pemerintah daerah, perusahaan pertambangan, pengusaha lokal, tenaga kerja, dan masyarakat untuk membahas secara terbuka persoalan pemberdayaan ekonomi lokal.
Forum tersebut, menurutnya, dapat menjadi ruang untuk menyusun langkah konkret, seperti peningkatan kapasitas pengusaha lokal, pelatihan tenaga kerja, transparansi informasi peluang kerja, pembinaan UMKM, serta pembukaan akses kemitraan bagi perusahaan daerah dan pelaku usaha masyarakat.
Ia juga meminta agar program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) perusahaan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar diarahkan pada program yang menghasilkan kemandirian ekonomi masyarakat.
Suhardin menilai pembangunan daerah yang bertumpu pada sektor pertambangan harus memiliki orientasi jangka panjang. Sebab, nikel merupakan sumber daya alam yang pada akhirnya akan mengalami keterbatasan.
Karena itu, momentum berkembangnya industri nikel harus dimanfaatkan untuk membangun sumber daya manusia dan menciptakan pengusaha-pengusaha lokal yang kuat.
“Jangan sampai ketika sumber daya alam berkurang, masyarakat Konawe Utara kembali berada pada posisi yang sama. Sekaranglah waktunya membangun manusia, pengusaha lokal dan ekonomi masyarakat,” katanya.
Ia berharap pemerintah daerah bersama perusahaan pertambangan dapat memperkuat komitmen terhadap masyarakat lokal sehingga keberadaan industri nikel benar-benar menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat Konawe Utara.
Dengan kekayaan nikel yang dimiliki, Konawe Utara tidak cukup hanya menjadi daerah penghasil. Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat Konawe Utara menjadi bagian utama dari rantai manfaat ekonomi tersebut.
